Morowali Utara – Kasus dugaan pemalsuan dokumen dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemda Morowali Utara terus menjadi sorotan. Hingga Kamis, 28 Agustus 2025, penyidik Tipikor Polres Morut telah memeriksa delapan kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
“Masih kami melaksanakan penyelidikan. Kemarin kami sudah undang 8 kepala OPD Kabupaten Morut,” ujar Kanit Tipikor IPTU Amara, Kamis (28/8).
Meski hasil pemeriksaan sudah ada, IPTU Amara enggan merinci lebih jauh kepada media. Dari informasi yang beredar, tiga OPD disebut-sebut paling banyak menyumbang tenaga honorer “siluman”.
Penelusuran Media: Nama-nama Janggal
Dari data yang dihimpun media ini, sejumlah orang diduga lolos seleksi PPPK dengan memanfaatkan kedekatan di lingkaran kekuasaan. Antara lain, seorang mantan caleg DPRD Provinsi, istri pejabat daerah, hingga istri kepala sebuah bank.
Tim media juga menelusuri salah satu nama yang lolos PPPK di sebuah sekolah di Kecamatan Lemboraya. Dari data Dapodik yang diperoleh, terungkap bahwa orang tersebut pernah tercatat sebagai tenaga honorer pada 2019, namun kemudian berhenti. Anehnya, setelah seleksi PPPK dibuka, namanya kembali muncul sebagai honorer dengan posisi admin atau tata usaha.
Temuan ini semakin menguatkan dugaan adanya praktik manipulasi data honorer untuk meloloskan peserta dalam seleksi PPPK. Polisi sendiri memastikan proses hukum akan ditangani secara transparan hingga tuntas.
