PALU – Wakil Wali Kota Palu, H. Imelda Liliana Muhidin, S.E., M.A.P., menghadiri pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Palu periode 2026-2031, di Winners Sport Center, Kota Palu, Rabu (28/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Imelda menekankan pentingnya menjaga komunikasi, keharmonisan, dan kebersamaan antara Pemerintah Kota Palu dan partai politik untuk mendukung pembangunan daerah.
Mewakili Wali Kota Palu, Imelda terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran wali kota yang sedang menjalankan tugas kedinasan di Bali terkait pengolahan sampah.
Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus DPC dan DPAC PKB Kota Palu yang baru dikukuhkan di bawah kepemimpinan H. Nanang. Ia berharap kepengurusan baru dapat menjalankan amanah dengan baik dan memperkuat soliditas organisasi.
“Atas nama Pemerintah Kota Palu dan pribadi, saya menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus DPC dan DPAC PKB Kota Palu yang baru saja dikukuhkan. Semoga amanah ini membawa PKB semakin berseri dan semakin solid ke depan,” ujar Imelda.
Menurutnya, PKB memiliki peran penting dalam mengawal program pembangunan Pemerintah Kota Palu melalui lembaga perwakilan rakyat. Karena itu, hubungan baik yang selama ini terjalin diharapkan dapat terus dipertahankan.
Dalam suasana penuh keakraban, Imelda juga menyinggung pentingnya keterbukaan dan kedisiplinan dalam organisasi partai politik, termasuk dalam pemenuhan administrasi serta kehadiran pimpinan partai pada agenda resmi.
“Komunikasi dan kebersamaan harus terus kita jaga. Apa pun dinamikanya, kita selesaikan bersama-sama demi kemajuan Kota Palu,” tambahnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua KPU Kota Palu, jajaran Bawaslu, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palu, sejumlah pimpinan partai politik, yakni PSI, Perindo, Demokrat, NasDem, Golkar, dan PAN, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan tokoh masyarakat setempat.
Ke depan, PKB Kota Palu diharapkan dapat merumuskan program kerja yang menyentuh kebutuhan masyarakat melalui Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) yang direncanakan berlangsung setelah pengukuhan. (*)
